PEMERINTAH MENGABAIKAN RAKYAT, MEMANJAKAN PEJABAT


Dikutip dari : Buletin Jumat AL-ISLAM, Edisi 540/Th. XII/1432 H

 

Pemerintah selama ini sering mengklaim bahwa APBN disusun untuk menciptakan sebanyak mungkin lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan, menciptakan pertumbuhan yang tinggi, dan mendukung kelestarian lingkungan.

Namun nyatanya, besaran APBN justru lebih untuk kepentingan birokrat, politisi, dan pemerintah.  Dari hasil analisis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) terhadap APBN 2011, ditemukan data bahwa anggaran ‘pelesiran’ Pemerintah pada 2011 membengkak : dari rencana Rp. 20,9 triliun dalam RAPBN 2011 menjadi Rp. 24,5 triliun dalam realisasi APBN 2011.

Menururt FITRA, Pemerintah terkesan hendak menyembunyikan hal itu.  “Belanja perjalanan yang biasany diuraikan pada nomenklatur belanja barang, pada dokumen Data Pokok APBN 2011 tidak dicantumkan lagi.  Rupanya, untuk menghindari kritik masyarakat atas membengkaknya belanja perjalanan, Pemerintah justru menutupi belanja perjalanan ini”, tegas Sekjen Fitra, Yuna Farhan.

Menurut Yuna, belanja perjalanan adalah belanja yang terus membengkak setiap tahunnya.  Dalam APBN 2009, misalnya alokasi belanja perjalanan ‘hanya’ Rp. 2,9 triliun.  Namun, dalam APBN-P 2009 melonjak menjadi Rp. 12,7 triliun, bahkan dalam realisasinya membengkak menjadi Rp. 1,2 triliun.  Lalu dalam APBN 2010, Pemerintah menetapkan anggaran perjalanan Rp. 16,2 triliun, kemudian membengkak menjadi Rp. 19,5 triliun dalam APBN-P (Republika, 17/1/2011).

Membengkaknya anggaran belanja perjalanan di APBN 2011 ini bukan semata karena peran Pemerintah, tetapi DPR.  Pasalnya, RAPBN 2011 yang diajukan Pemerintah harus mendapat persetujuan DPR hingga bisa disahkan menjadi APBN 2011.  Selama ini para anggota DPR memperlihatkan salah satu hobby mereka pelesiran, meski dengan judul ‘studi banding’, dengan dana miliaran rupiah.

Sebagaimana diketahui, belanja perjalanan selama ini menjadi lahan subur penghasilan baru pejabat.  Berdasarkan hasil audit BPK pada Semester I 2010, belanja perjalanan adalah belanja yang paling banyak mengalami penyimpangan.  Setidaknya ditemukan penyimpangan anggaran perjalanan dinas di 35 kementerian/lembaga senilai Rp. 73,5 miliar.  Angka penyimpangan sebenarnya diyakini jauh lebih besar dari angka itu mengingat audit yang dilakukan oleh BPK belum secara menyeluruh dan detil.  Selain biaya perjalanan, pada tahun ini juga ada rencana pembelian mobil dinas dengan total mencapai Rp. 32,572 miliar, selain biaya perawatan gedung yang mencapai Rp. 6,1 triliun.

Mengabaikan Rakyat

Berbagai kenyataan di atas menunjukkan bahwa keuangan negara yang seharusnya dibelanjakan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat, justru banyak digunakan untuk fasilitas dan kepentingan birokrat, politisi, dan pemerintah.  Jumlah anggaran perjalanan di atass, misalnya, jauh lebih besar dari jumlah anggaran Jamkesma 2011 yang hanya sebesar Rp. 5,6 triliun.  Bahkan menurut analisis FITRA, pemerintah justru memangkas belanja fungsi kesehatan dari Rp. 19,8 triliun di APBN 2010 menjadi Rp. 13,6 triliun di APBN 2011.  Anggaran yang dialokasikan untuk menanggulangi gizi buruk pada balita hanya Rp. 209,5 miliar.  Padahal dari berbagai data, di Indonesia terdapat 4,1 juta balita yang mengalami gizi buruk.  Artinya, untuk satu balita hanya dialokasikan sekitar Rp. 50 ribuan/balita/tahun atau sebesar Rp. 4 ribuan/balita/bulan.

Sebagaimana diketahui, pada akhir tahun 2010 tercatat masih ada sebanyak 31,02 juta jiwa penduduk miskin di negeri ini.  Bisa jadi kondisi mereka sangat mengenaskan seperti yang terjadi pada enam orang bersaudara dari Desa Jebol, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara yang meninggal dunia akibat keracunan makanan tiwul yang terbuat dari bahan ketela pohon yang terpaksa mereka konsumsi karena kemiskinan dan minimnya pendapatan mereka.

Di sisi lain, dengan alasan untuk menghemat anggaran, Pemerintah memutuskan melakukan pembatasan BBM bersubsidi.  Padahal, seperti yang diprediksi oleh BPS, pembatasan BBM bersubsidi itu pasti menyebabkan kenaikan harga barang atau inflasi.  Ujung-ujungnya rakyat secara umum jugalah yang harus menanggung akibatnya.

Menutup Defisit dengan Utang

Besarnya biaya perjalanan dan fasilitas birokrasi, pejabat, dan politisi itu semestinya bisa dipangkas sehingga setidaknya akan mengurangi defisit APBN.  Selama ini defisit APBN itu selalu ditutupi oleh Pemerintah dengan mencari utang.  Tahun ini pun Pemerintah berencana menerbitkan surat utang hingga 200 triliun.  Padahal menurut data Utang Luar Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI), tercatat hingga September 2010, utang Indonesia sudah mencapai US$ 194,349 miliar (setara Rp. 1.755 triliun dengan kurs Rp. 9.000 per dolar AS). (Detikfinance.com, 9/1/2011)

Tentu utang itu harus dibayar dengan APBN yang notabene adalah uang rakyat karena hampir 80% APBN berasal dari pajak yang dipungut langsung dari rakyat dan pendapatan dari kekayaan alam yang juga adalah milik rakyat.  Di dalam APBN 2011, pembayaran utang negara (cicilan pokok + bunga utang) meningkat menjadi Rp. 247 triliun.  Jumlah ini naik Rp. 10 triliun dibandingkan tahun 2010.  Pembayaran utang tersebut menghabiskan pendapatan negara yang seharusnya digunakan untuk rakyat, misalnya saja untuk anggaran subsidi pendidikan dan bahan bakar minyak (BBM).

Pragmatisme Ekonomi

Besarnya biaya perjalanan dan fasilitas untuk birokrasi, pejabat, dan politisi adalah cermin dari pandangan ekonomi Pemerintah seperti yang diungkapkan oleh Presiden SBY : pragmatisme.  Menurut Pengamat Kebijakan Publik, Ichsanuddin Noorsy, pragmatisme adalah keuntungan individu sebagai segala-galanya.  “Jadi, pusat kegiatan ekonominya adalah keuntungan pribadi, bukan kesejahteraan bersama!” (Mediaumat.com, 4/1/2011).

ImamLebih dari itu, itulah buah dari ideologi Kapitalisme-sekular yang dianut dan diterapkan di negeri ini.  Ideologi itu membuat penyelenggara negara tak lagi memiliki rasa malu melakukan semua hal di atas.  Sebab, semuanya itu dalam pandangan mereka adalah legal dan bisa diatur.

Segera Terapkan Sistem Islam

Akan sangat berbeda jika yang dianut dan diterapkan di negeri ini adalah ideologi Islam.  Sebab, ideologi Islam menyatakan bahwa pemimpin adalah penanggung jawab urusan dan kemaslahatan rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas hal itu di hadapan Allah SWT.  Nabi saw. bersabda :

“Seorang iman (pemimpin) pengatur dan pemelihara urusan rakyatnya; dia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya”. (HR. al Bukhari dan Muslim)

Keuangan negara yang sejatinya uang rakyat itu adalah amanah yang dipercayakan kepada Pemerintah untuk dikelola demi sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat.  Karena itu, saat uang rakyat itu justru digunakan untuk kepentingan dan fasilitas birokrat, pejabat, dan politisi, maka kebijakan tersebut merupakan pengkhianatan terhadap amanah itu.  Padahal Allah SWT berfirman :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad); jangan pula kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian, padahal kalian mengetahuinya”. (QS. al-Anfal [8] : 27)

Tentu hanya orang yang berimanlah yang takut untuk mengkhianati amanah itu.  Hanya birokrat, pejabat, dan politisi yang berimanlah yang akan dengan amanah mengelola keuangan negara yang merupakan uang rakyat itu, demi sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat.  Sebab, mereka yakin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas pengaturan urusan rakyat yang diamanahkan kepada mereka.  Semua itu tidak akan terwujud kecuali di dalam negara yang menerapkan syariah Islam.

Syariah Islam memiliki serangkaian hukum dan aturan yang menjadi panduan bagi pemerintah dan rakyat tentang bagaimana keuangan negara itu dikelola.  Jika pemerintah lalai dalam hal itu, rakyat secara individual maupun berkelompok, termasuk partai politik, memiliki kesempatan yang luas untuk mengoreksi pemerintah.  Bahkan mereka bisa mengajukan penguasa itu ke hadapan Mahkamah Mazhalim.  Jika terbukti mereka berkhianat, bisa saja mereka diberhentikan.

Jelas, semua kenyataan buruk di atas hanya akan bisa diakhiri jika syariah Islam diterapkan dalam sistem pemerintahan Islam.  Itulah Khilafah Islamiyah yang menjadikan akidah Islam sebagai dasarnya dan syariah sebagai hukum untuk mengatur urusan masyarakatnya.

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul, jika Rasul menyeru kalian pada suatu yang memberikan kehidupan kepada kalian”. (QS. al-Anfal [8] : 24)

Wallahu a’lam bi ash shawab

.

3 Tanggapan to “PEMERINTAH MENGABAIKAN RAKYAT, MEMANJAKAN PEJABAT”


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: