MENGAKHIRI KRISIS MIGAS


Dikutip dari : Buletin Jumat AL-ISLAM, Edisi 421/Th. IX/1429 H

a

Kiat masih terus disuguhi informasi melalui media televisi tentang antrean masyarakat yang berjuang memperoleh beberapa liter minyak tanah.  Pada saat yang sama, konversi (pengalihan) minyak tanah ke gas juga tidak berjalan mulus.  Saat ini, gas 3 kg yang diperuntukkan bagi masyarakat sebagai hasil dari konversi, harganya terus melejit.  Di beberapa daerah ada yang sudah mencapai Rp. 18 ribu per tabung.  Bahkan untuk gas yang 12 kg, harganya sudah sekitar Rp. 80 ribu – 100 ribu per tabung.  Selain harganya yang terus merangkak naik, pasokan gas juga akhir-akhir ini bermasalah.  Wajar jika, selain harganya sangat mahal, sebagian masyarakat juga kesulitan untuk mendapatkan gas.

Konversi (pengalihan) minyak tanah ke elpiji bagi masyarakat dirasakan tidak efisien dan menimbulkan masalah karena beberapa alasan : Pertama, dari aspek fisik.  Minyak tanah bersifat cair sehingga transportasinya mudah, pengemasannya mudah, dan penjualan dengan sistem eceran pun mudah.  Masyarakat kecil, misalnya, bisa membeli minyak tanah hanya 0,5 liter dan mereka dapat membawanya sendiri dengan mudah.  Kondisi ini tidak mungkin bisa dilakukan untuk pembelian elpiji karena elpiji dijual per tabung.  Masyarakat jelas tidak mungkin membeli elpiji hanya 0,5 kg, lalu membawanya dengan plastik atau kaleng susu bekas.  Kedua,dari aspek kimiawi.  Elpiji jauh lebih mudah terbakar (inflammable)dibandingkan dengan minyak tanah.  Karena itu, kita memang layak mempertanyakan sejauh mana efektifitas dan keamanan kebijakan konversi tersebut.  Ketiga, minyak dan gas mulai menghilang dari pasaran.  Kalaupun ada, harganya sangat tinggi sehingga masyarakat tidak sanggup membelinya.  Di beberapa daerah harga minyak tanah ada yang menembus Rp. 8 ribu – 12 ribu per liter dan harga gas 3 kg berkisar Rp. 15 ribu – 18 ribu per tabung.  Bagi rakyat kecil, membeli bahan bakar sebesar itu jelas sangat memberatkan.  Dari aspek ini, kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji jelas bermasalah.

Jika alasannya untuk mengurangi subsidi dan memanfaatkan gas produksi dalam negeri guna memenuhi kebutuhan energi nasional, mengapa Pemerintah tidak mengkonversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD, yang memakai solar) dengan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG)?  Bahkan sebagian mesin di PLTD bisa dioperasikan dengan solar ataupun  gas.  Saat ini, misalnya akibat pemakaian solar, subsidi Pemerintah untuk PLN mencapai Rp. 25 triliun.  Jika memakai gas, subsidi itu nyaris nol dan Pemerintah bisa mengkonversi subsidi tersebut untuk membangun pusat-pusat pembangkit listrik di wilayah-wilayah lain yang kekurangan pasokan listrik.

Secara nasional, misalnya PLN hanya memasok listrik 54 persen dari kebutuhan penduduk Indonesia.  Ini artinya, jika prioritas konversi itu diberikan kepada PLN dulu, niscaya hal itu akan banyak membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.  Studi yang dilakukan Japan International Cooperation Agency di wilayah lereng Gunung Halimun, Jawa Barat, menunjukkan tingkat perkembangan perekonomian masyarakat akibat masuknya jaringan listrik di pedesaan mencapai lebih dari  30 persen.  Ini terjadi karena listrik tidak hanya menerangi jalan, tetapi juga menjadikan masyarakat bisa mengikuti acara radio, TV, dan lain-lain sehingga membuka wawasan mreka dan mengerti akses pasar untuk menjual produk-produk hasil buminya.

KONVERSI : ALAT PEMBENARAN EKSPLOITASI GAS

Sebenarnya konversi minyak tanah ke elpiji merupakan pembenaran atas eksploitasi gas secara besar-besaran yang berorientasi pada globalisasi pasa bebas dan liberalisasi ekonomi.  Kebijakan konversi ini hanyalah upaya Pemerintah untuk mempercepat laju investasi para pemilik modal perusahaan-perusahaan swasta nasional maupun asing untuk menguras sumber energi migas yang ada di Indonesia.  Karena itu, bisa disimpulkan bahwa negara telah menjadi alat pihak pebisnis energi untuk memperoleh keuntungan, ketimbang untuk kesejahteraan rakyatnya.

Di sisi lain, pemangkasan subsidi minyak digunakan untuk membayar utang kepada negara donor gara-gara resep yang diberikan IMF dan Bank Dunia sejak Indonesia mengalami krisis moneter tahun 1997 – 1999 sehingga membuat negeri ini terlilit utang ribuan triliun rupiah.  Ironisnya, proyek-proyek industri ekstraktif beserta turunannya, yang notabene dibiayai dari utang, dikuasai oleh perusahaan-perusahaan swasta.  Dalam menjalankan proyek itu perusahaan tersebut berkolaborasi dengan perusahaan multinasional (MNC) atau asing.  Misalnya, PT. Bakrie Pipe Industries (BPI) memenangkan tender pengadaan pipa senilai US $ 12,4 juta untuk proyek penyaluran gas dari Pantai Utara Jawa ke PLTGU Muara Karang yang dilaksanakan Beyond Petroleum.  Sebelumnya BPI memasok pipa untuk proyek migas skala besar seperti yang dibangun Caltex Pacific Indonesia, Conoco, Pertamina, dan masih banyak lagi.  Sebagian besar proyek-proyek yang ditawarkan dalam Infrasktruktur Project 17 – 18 Januari tahun 2005 adalah proyek pemipaan gas untuk mendistribusikan gas keluar negeri.

Mengapa resep yang salah ini digunakan terus?  Tidak lain untuk mengamankan mata rantai penghubung kepentingan operasi modal internasional di Indonesia.  Hal ini seirama dengan UU Nomor 22 Tahun 2001 yang memberikan akses sebesar-besarnya bagi pemilik modal untuk menguasai migas Indonesia; mulai dari hulu (eksplorasi dan eksploitasi) hingga hilir (pengolahan, penampungan, distribusi, dan pengecerannya).

ASING MENGUASAI SEKITAR 90% LADANG MIGAS

Meski migas hakikatnya milik rakyat, kenyataannya 85% ladang migas dikuasai pebisnis asing.  Semua sumber gas bumi dengan cadangan besar juga telah dikuasai modal asing.  Ada 28 Blok lapangan migas di Jawa Timur, yang 90%-nya dikuasai oleh korporasi.  Blok Cepu dikuasai Exxon.  Blok Pangkah di Kabupaten Gresik dikuasai Amerada Hess.  Di Perairan Sampang Madura dikuasai Santos Oyong Australia.  Di Tuban-Bojonegoro-Lamongan dan Grsik dikuasai Petrochina, dan lain-lain.

Pada tahun 2000, keuntungan yang diraih Exxon mencapai US $ 210 miliar.  Ironisnya, hingga Januari 2000 tercatat 59.192 kepala keluarga di Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Pidie tergolong prasejahtera (baca : sangat miskin).  Hasil survei Pendataan Indeks Kependudukan Terbaru (PIKB) BPS Jawa Timur Tahun 2003, bahwa daerah yang kaya sumber daya alam migas penduduknya banyak yang miskin.  Kabupaten Sumenep yang kaya dengan migas, penduduk miskinnya nomor dua se-Jawa Timur.  Kabupaten Bojonegoro yang telah ditetapkan kandungan 1,2 barel gas dan minyak 600 miliar barel, masyarakatnya miskin nomor empat se-Jawa Timur.

Yang lebih ironis,  di tengah mahal dan langkanya gas di dalam negeri, selama ini ternyata Indonesia mengekspor gas keluar negeri dengan harga yang super murah.  Ini terutama terkait dengan kontrak penjualan gas Tangguh ke Cina yang ditandatangani pada masa Presiden Megawati.  Kontrak penjualan tersebut — dengan harga flat 3,8 dollar / mmbtu selama 25 tahun masa kontrak, padahal harga di pasaran internasional saat ini 20 dollar AS — menurut Wapres Jusuf Kalla, berpotensi merugikan negara sebesar Rp. 750 triliun (Kompas.Com, 29/8/2008).  Memang, saat ini Pemerintahan SBY-JK sedang melakukan negosiasi ulang.  Namun, jelas hal ini belum menyelesaikan masalah jika pasokan gas di dalam negeri kurang dan herganya tetap mahal sehingga sulit dijangkau rakyat kebanyakan.

SOLUSI PRAKTIS

Untuk mengatasi masalah  ini, ada beberapa langkah praktis yang bisa ditempuh Pemerintah, yaitu : Pertama; Memfokuskan pelayanan migas di dalam negeri semata-mata untuk kepentingan rakyat, bukan fokus pada ekspor.  Kalaupun harus ekspor, jelas itu harus dilakukan setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan dengan harga yang semurah mungkin.  Kedua; Melakukan negosiasi ulang seluruh kontrak migas dengan pihak swasta/asing, yang nyata-nyata telah merugikan negara.  Ketiga; memanfaatkan seoptimal mungkin sumber daya  alam (migas, emas, batubara, dan lainnya) yang sangat melimpah itu, yang hakikatnya adalah milik seluruh rakyat.  Sumber daya alam tersebut harus dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat, bukan justru dijual diserahkan pengelolaannya kepda swasta, baik asing maupun domestik.

Karena itu, langkah yang paling real dan nasional saat ini adalah, negara wajib mengambil alih kembali kepemilikan serta pengelolaan sumber daya alam, khususnya di sektor energi, dari tangan para pemilik modal dan menghentikan kontrak-kontrak yang telah terlanjur diberikan kepada korporasi, bukan malah memprivatisasinya.  Negara wajib menjadikan energi sebagai sumber kekayaan untuk mensejahterakan masyarakat dan tetap memberikan energi murah kepada rakyat.

Lebih dari itu, untuk mengakhiri penderitaan rakyat akibat dari permasalahan energi di atas, negara harus berani menerapkan syariah Islam — yang notabene bersumber dari Allah, Pencipta manusia dan alam ini — untuk mengatur semua aspek kehidupan masyarakat, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama di sektor energi.  Syariah Islam jelas telah mewajibkan agar pengelolaan dan distribusi atas sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak berada di bawah kekuasaan negara demi menjamin kesejahteraan rakyat.  Apalagi sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak itu memang milik rakyat.  Rasulullah saw. bersabda :

“Kaum Muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal : padang penggembalaan, air, dan api”. (HR. Abu Dawud, Ibn Majah, dan Ahmad).

Khatimah

Akhirnya, kami tidak pernah bosan untuk mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, termasuk para pejabat dan para wakil rakyat, bahwa sesungguhnya negeri ini tidaklah akan bisa keluar dari krisis yang membelenggu dan tidak akan mampu membebaskan diri dari segala kelemahan kecuali bila di negeri ini diterapkan syariah Islam secara kaffah.  Jika tidak, selamanya negeri ini akan terus didera kesulitan demi kesulitan.  Allah SWT mengingatkan :

“Siapa saja yang berpaling dari peringatan-Ku (syariah), dia berhak mendapatkan kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada Hari Kiamat dalam keadaan buta”. (QS. Thaha [20] : 124)

Terakhir, kami mengingatkan Pemerintah akan sabda Nabi saw. :

“Ya Allah, siapa saja yang menjadi pengatur urusan umatku, kemudian ia membebani mereka, maka bebanilah dia”. (HR.
Muslim)

a

Iklan
Ditulis dalam ARTIKEL ISLAM. Tag: . 1 Comment »

Satu Tanggapan to “MENGAKHIRI KRISIS MIGAS”

  1. abuanjeli Says:

    Iya, begitu juga di Kalimantan yang katanya salah satu sumber migas di Indonesia, tapi migas juga langka … ada apa sebenarnya dengan Republik ini yaa…


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: